Sumatera Utara (Sumut) memiliki garis pantai yang panjang dengan ekosistem mangrove yang luas. Namun, data menunjukkan bahwa ribuan hektare hutan mangrove di provinsi ini berada dalam kondisi rusak parah akibat berbagai faktor. Kondisi ini mendesak upaya Rehabilitasi Mangrove Sumut secara besar-besaran untuk mengembalikan fungsi vital ekosistem pesisir ini.
Berdasarkan data Balai Pengelolaan Hutan Mangrove Wilayah II (2011), dari total luas 48.821,86 hektare hutan mangrove di Sumatera Utara, sebanyak 16.432,34 hektare dilaporkan dalam keadaan rusak berat dan 23.951,67 hektare rusak sedang. Angka ini menunjukkan skala kerusakan yang masif dan urgensi Rehabilitasi Mangrove Sumut.
Kerusakan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk alih fungsi lahan menjadi tambak udang, perkebunan kelapa sawit, permukiman, hingga penebangan liar untuk arang bakau. Aktivitas-aktivitas ini mengikis pelindung alami pantai, meningkatkan risiko abrasi dan intrusi air laut, serta mengancam keberlanjutan ekosistem pesisir.
Padahal, hutan mangrove memiliki peran yang sangat krusial. Mangrove berfungsi sebagai benteng alami pelindung pantai dari erosi, abrasi, dan gelombang tsunami. Ekosistem ini juga menjadi habitat penting bagi berbagai biota laut, tempat berkembang biak ikan dan udang, serta penyerap karbon yang efektif dalam mitigasi perubahan iklim.
Melihat kondisi ini, upaya Rehabilitasi Mangrove Sumut menjadi keharusan. Pemerintah melalui Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menargetkan restorasi ribuan hektare mangrove di Sumut. Salah satu program unggulan adalah Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) yang didukung Bank Dunia.
Program Rehabilitasi Mangrove Sumut ini tidak hanya berfokus pada penanaman kembali bibit mangrove. Lebih dari itu, program ini juga melibatkan pemberdayaan masyarakat pesisir. Kelompok-kelompok masyarakat diberikan dukungan dana hibah dan pendampingan untuk mengembangkan usaha produktif yang ramah lingkungan, sehingga mereka juga merasakan manfaat ekonomi dari restorasi mangrove.
Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Batu Bara, Asahan, Labuhan Batu Utara, dan Kota Tanjung Balai menjadi beberapa lokasi prioritas Rehabilitasi Mangrove Sumut. Partisipasi aktif dari pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya sangat dibutuhkan untuk memastikan keberhasilan program ini.